Tulisan Hilang, Penulis Diteror, Demokrasi Terancam? Netizen: Kita Bukan Negara Kolonial!

SUARA RAKYAT, JANGAN DIBELI? - Dunia jurnalistik dan aktivisme sipil lagi-lagi diuji! Sebuah artikel kritis berjudul “Jenderal di Jabatan Sipil: Di Mana Merit ASN?” mendadak lenyap dari portal detikcom. Tulisan itu mengkritik tajam pengangkatan Letjen Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai, yang dianggap nabrak prinsip meritokrasi dalam dunia ASN.

Redaksi detikcom menjelaskan bahwa artikel itu dihapus atas permintaan sang penulis yang merasa terancam keselamatannya. Serius, gengs… Penulisnya bahkan diteror di jalan, diserempet dua kali, dan didorong sampai jatuh oleh orang tak dikenal! Ngeri banget, kan?

Koalisi Masyarakat Sipil Ngamuk: Demokrasi Bukan Ajang Intimidasi!

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan pun langsung angkat suara dan mengecam keras aksi teror tersebut. Menurut mereka, menyampaikan kritik itu sah dan dijamin konstitusi, bukan malah dibungkam pakai intimidasi brutal.

“Dalam negara demokrasi, kritik itu hak rakyat. Menyerang warga sipil karena mengkritik? Itu pelanggaran HAM serius dan ancaman nyata buat kebebasan berekspresi,” tegas pernyataan resmi koalisi, Sabtu (24/5).

Pola Kekerasan Sistematis?

Yang bikin tambah serem, insiden ini bukan yang pertama! Koalisi mencatat pola kekerasan terhadap pengkritik pelibatan militer di ruang sipil makin sering terjadi sejak muncul penolakan terhadap revisi UU TNI.

Beberapa insiden gila yang pernah terjadi:

• Diskusi mahasiswa di UI, UIN Wali Songo, Udayana diganggu aparat.
• Kantor KontraS diintai dan diteror.
• Jurnalis Tempo dikirimi kepala babi dan bangkai tikus.
• Aktivis diancam usai interupsi rapat DPR soal UU TNI.
• Mahasiswa UII yang gugat UU TNI ke MK juga ikut diteror.

Koalisi menegaskan, pola ini enggak boleh dibiarkan. Kalau negara diam aja, itu berarti pemerintah dan aparat sedang abai pada tanggung jawab konstitusionalnya.

Kritik Itu Alarm Demokrasi, Bukan Ancaman!

Menurut Koalisi, suara-suara kritis yang mempertanyakan revisi UU TNI, Perpres 66/2025, dan penempatan perwira aktif di jabatan sipil, bukan bentuk makar, tapi alarm sehat dalam demokrasi.

“Jangan dibungkam pakai kekerasan. Dengerin rakyat, jangan malah gertak!”

Organisasi Pendukung Gerakan Ini:

Koalisi ini nggak main-main, gengs. Mereka terdiri dari puluhan organisasi terkemuka, seperti:

• Imparsial, KontraS, YLBHI, WALHI, Amnesty International Indonesia
• LBH Jakarta, LBH Pers, AJI Jakarta, ELSAM, ICJR, Centra Initiative
• Dan banyak lagi...

Suara Rakyat Komentarin:

Warga +62 makin melek demokrasi, tapi juga makin was-was. Kalau kritik aja bikin diteror, mau sampai kapan kita bisa bebas berpendapat?

Ingat ya, gengs: Reformasi belum selesai. Demokrasi nggak bisa dijaga kalau suara rakyat dibungkam. Yuk, tetap kritis dan #BeraniBersuara 💪