Pemilu dan Pilkada Barengan? Banyak yang Tumbang, Demokrasi Pun Keleleran!

SUARA RAKYAT, JANGAN DIBELI? - Rame-rame Pemilu dan Pilkada digelar dalam satu tahun ternyata gak seindah yang dibayangkan. Alih-alih efisien, justru muncul banyak masalah: partisipasi turun, penyelenggara tumbang, bahkan ada yang kehilangan nyawa. Duh!

Isu ini mencuat dalam webinar keren bertajuk “Cerita Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024” yang digelar oleh Dignity Indonesia, Sabtu (24/5), dan dipandu langsung oleh Pandu Yushina, Peneliti dari BRIN.

Partisipasi Pemilih Drop, Penyelenggara Keteteran

Anggota KPU Sulawesi Utara, Awaludin Umbola, blak-blakan soal partisipasi pemilih di daerahnya yang cuma 76,2% saat Pilkada 2024. Jauh lebih rendah dibanding Pemilu nasional yang tembus 82%.

"Tahapan Pilkada 2018 kami punya waktu 12 bulan, di 2024 cuma 8 bulan. Rasanya kayak dikejar setoran terus," curhat Awaludin.

Sementara itu di Yogyakarta, kondisi serupa juga terjadi. Umi Illiyina dari Bawaslu DIY bilang partisipasi pemilih jeblok saat Pilkada Serentak, padahal waktu Pemilu nasional semangat rakyat begitu tinggi.

“Pas Pemilu partisipasinya 88%, tapi pas Pilkada langsung drop tajam,” ungkap Umi.

Dua Orang Meninggal, Bikin Merinding

Yang bikin makin miris, dua penyelenggara pemilu meninggal dunia akibat kelelahan saat tahapan pemilu. Ini bukan cuma angka, tapi nyawa manusia!

"Satu nyawa untuk demokrasi itu harga yang terlalu mahal. Kita harus berhenti menormalkan ini," tegas Umi.

Sebagai langkah darurat, Bawaslu DIY sampai bikin Program Pemilu Sehat bareng fakultas kedokteran dan Dinkes DIY. Tapi Umi bilang, itu belum cukup kalau akar masalahnya (yaitu penumpukan agenda besar negara) gak segera dibenahi.

Masukan dari Daerah: Biar APBN Aja yang Bayar!

Dari Tanah Datar, Dicky Andrika selaku perwakilan KPU, ngasih usulan menarik. Menurutnya, seluruh biaya Pilkada serentak sebaiknya ditanggung APBN, biar gak ada lagi tarik-menarik kepentingan antara KPU daerah dan pemda.

Catatan Kritis: Jangan Cuma Sekadar Serentak!

Peneliti Dignity Indonesia, Isnaini Destyfitriana, mengingatkan bahwa keserentakan pemilu dan pilkada gak boleh cuma sekadar barengan tanggalnya. Harus ada reformulasi!

“Cuma karena bareng, akhirnya isu Pilkada dan Pileg daerah tenggelam. Publik udah keburu capek dengan Pilpres,” tutur Desty.

Kesimpulan Suara Rakyat Ompitv:

Demokrasi itu bukan lomba cepat-cepetan, Bro & Sis! Kalau akhirnya bikin rakyat ogah milih dan penyelenggara tumbang, ya jelas perlu dievaluasi.

Webinar dari Dignity Indonesia ini kasih sinyal penting: reformulasi jadwal pemilu-pilkada itu bukan wacana, tapi kebutuhan!